 |
JAKARTA— Pemadaman listrik massal (total blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera pada Jumat malam memicu kritik keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Peristiwa yang berdampak pada wilayah Sumatera Bagian Utara hingga Sumatera Bagian Tengah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Sumatera Barat, dinilai sebagai alarm serius atas lemahnya ketahanan infrastruktur energi nasional.22 Mei 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gangguan bermula sekitar pukul 18.44 WIB akibat terganggunya jalur transmisi Rumai–Muaro Bungo bertegangan 275 kV yang merupakan salah satu tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera.
Gangguan tersebut kemudian memicu ketidakseimbangan beban listrik secara cepat pada sistem interkoneksi. Dalam hitungan menit, sejumlah subsistem mengalami gangguan sinkronisasi yang menyebabkan pemadaman meluas di berbagai daerah.
Sekitar pukul 19.00 WIB, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga sebagian Sumatera Barat dilaporkan mengalami pemadaman total. Aktivitas masyarakat, layanan publik, jaringan telekomunikasi, hingga kegiatan ekonomi di sejumlah kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang turut terdampak pada jam sibuk malam hari.
PT PLN (Persero) kemudian melakukan proses pemulihan sistem secara bertahap melalui mekanisme black start dan pengujian jaringan transmisi guna menghindari gangguan susulan yang berpotensi memperluas kerusakan sistem.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menilai peristiwa tersebut tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai gangguan teknis biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut ketahanan nasional.
“Pulau Sumatera merupakan salah satu urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur strategis Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan dapat lumpuh hanya akibat gangguan pada satu titik transmisi, maka ini menjadi peringatan serius terhadap lemahnya mitigasi risiko dan ketahanan jaringan energi nasional,” tegas Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat malam.
Menurutnya, surplus cadangan daya listrik yang selama ini diklaim tidak akan berarti apabila sistem transmisi dan distribusi tidak memiliki redundansi yang kuat.
“Sistem interkoneksi Sumatera masih terlalu bergantung pada koridor utama tanpa dukungan jalur cadangan yang memadai. Akibatnya, ketika satu jalur terganggu, efek domino langsung meluas ke berbagai wilayah,” ujarnya.
Atas peristiwa tersebut, DPP GMNI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan PT PLN (Persero):
Mendesak Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian dan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.
Meminta evaluasi total terhadap jajaran direksi PT PLN (Persero) atas terjadinya kegagalan sistemik yang menyebabkan blackout massal.
Mendesak PLN memberikan kompensasi yang transparan dan otomatis kepada seluruh pelanggan terdampak, terutama pelaku UMKM yang mengalami kerugian ekonomi akibat pemadaman.
Selain kritik, DPP GMNI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.
Dalam jangka pendek, GMNI mendorong dilakukannya audit independen terhadap sistem proteksi dan mekanisme load shedding pada jaringan kelistrikan Sumatera.
Untuk jangka menengah, GMNI menilai percepatan pembangunan jalur transmisi paralel dan sistem ring interkoneksi Sumatera harus menjadi prioritas nasional guna menciptakan redundansi jaringan yang lebih kuat.
Sementara dalam jangka panjang, GMNI mendorong pengembangan konsep desentralisasi energi berbasis potensi lokal melalui penguatan micro-grid dan optimalisasi energi baru terbarukan seperti panas bumi, hidro, dan bioenergi.
“Rakyat Sumatera tidak boleh terus berada dalam kerentanan energi di tengah besarnya kontribusi sumber daya alam daerah tersebut terhadap ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar masyarakat dan harus dijamin negara secara andal dan berkeadilan,” tutup Andreas.
0 Komentar