SLEMAN — Pengelolaan pertanahan tidak dapat dipahami semata-mata melalui aspek teknis dan administrasi. Persoalan tanah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi.
Pandangan tersebut disampaikan akademisi dan filsuf Indonesia, Rocky Gerung, saat memberikan kuliah umum kepada Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Rocky, luasnya dimensi persoalan pertanahan membuat para calon insan pertanahan harus memiliki wawasan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu. Tanah, kata dia, tidak hanya menjadi objek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.
“Jadi, teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang global security, ilmu tentang ekologi, ilmu tentang kematian, ilmu tentang cacing. Jadi ini kampus yang paling lengkap sebetulnya,” ujar Rocky.
Ia kemudian membandingkan ruang pembelajaran di Politeknik Agraria STPN dengan sejumlah institusi pendidikan lainnya. Menurutnya, mahasiswa pada institusi tertentu umumnya mendalami bidang ilmu yang lebih spesifik. Sementara itu, taruna dan taruni Politeknik Agraria STPN dituntut memahami tanah dari berbagai perspektif karena objek yang dipelajari bersinggungan dengan beragam kepentingan.
“Kalau Anda ada di Akmil, Anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau Anda ada di UI, Fakultas Ekonomi, Anda hanya diajarkan tentang supply demand dari tanah. Kalau di Fakultas Teknik, ITB, Anda cuma diajarkan untuk melihat struktur tanah secara geologi. Anda ada di IPB, Anda cuma diajarkan cara memupuk tanah. Anda ada di sini, Anda belajar semua hal, kendati kurikulumnya tidak ada, tapi otomatis Anda mesti ambil risiko belajar semua hal,” tuturnya.
Memahami Makna Tanah
Rocky menilai, pemahaman mengenai tanah dapat dimulai dari pertanyaan mendasar: apa makna tanah bagi negara, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadapnya.
“Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah untuk memahami tanah itu sebetulnya apa maknanya bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara, tapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa atau oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan,” katanya.
