JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas sinergi dan kontribusinya dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana pertanahan.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menteri Nusron menegaskan, keberhasilan penanganan tindak pidana pertanahan tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam mencapai target operasi serta mengungkap berbagai persoalan pertanahan.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 75 penerima dari 25 provinsi memperoleh penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Penerima penghargaan terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
Nusron berharap sinergi antarlembaga tidak hanya diperkuat di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke tingkat bawah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini, mencegah praktik mafia tanah, serta memastikan setiap dugaan tindak pidana pertanahan ditangani secara optimal.
Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah membutuhkan komitmen bersama, koordinasi berkelanjutan, dan tindakan nyata seluruh unsur penegak hukum serta jajaran ATR/BPN demi memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat atas tanah.