 |
Jakarta — Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk lebih peka terhadap nasib pekerja media, khususnya wartawan yang kini banyak dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran.
Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau akrab disapa Deng Ical, menyampaikan keprihatinannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
"Saya merasa sedih, banyak sekali wartawan yang sekarang dirumahkan, dipulangkan ke rumahnya, bahkan dipecat," ujar Deng Ical.
Ia menilai media konvensional seperti radio dan televisi kini kesulitan bersaing akibat gempuran informasi dari platform media sosial yang semakin masif namun belum diatur secara jelas. Kondisi ini memperburuk ekosistem pers nasional dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan profesi wartawan.
Deng Ical menekankan pentingnya percepatan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, dan aturan lainnya untuk memperkuat posisi media nasional di era digital.
"Komdigi perlu menggandeng kementerian/lembaga lain serta perguruan tinggi untuk merancang platform digital buatan Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa. Ini juga menyangkut perlindungan data pribadi dan kedaulatan digital," tambahnya.
Senada dengan Deng Ical, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan wartawan. Ia membandingkan perhatian yang selama ini diberikan kepada prajurit TNI dengan kondisi wartawan yang juga merupakan pilar penting demokrasi.
"Pers adalah pilar keempat demokrasi. Jika ada masalah di dunia pers, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mencarikan solusi," kata TB Hasanuddin.
Ia juga menyinggung dominasi pemilik media yang kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan wartawan di lapangan.
"Wartawan adalah bagian dari anak bangsa yang memiliki peran vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan mengontrol kekuasaan. Kita harus memperjuangkan hak-hak mereka," tegasnya.
Kedua anggota dewan tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, DPR, maupun industri media, untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan bagi insan pers di Indonesia.
0 Komentar