 |
Wajo, – Pemerintah Kabupaten Wajo tengah disorot terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh PT. Putri Dewani. Kegiatan ini mengundang perhatian lantaran biayanya yang cukup tinggi, yaitu Rp. 4.500.000 per sekolah, di tengah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kamis 14 Agustus 2025
Bimtek yang dijadwalkan pada 22-24 Agustus 2025 di Hotel Aryaduta, Makassar, mendapat kritikan dari Marsose Gala, Ketua MOI DPC Kabupaten Wajo. Menurutnya, kegiatan ini bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Presiden, mengingat biaya yang harus dikeluarkan sekolah-sekolah seharusnya lebih diperhatikan dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana.
Marsose juga menyebut bahwa PT. Putri Dewani memanfaatkan topik "Deep Learning" yang sedang populer setelah dibahas oleh Menteri Pendidikan, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, dalam kuliah tamu di Malang, untuk menarik perhatian dan mengundang partisipasi. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggara Bimtek seharusnya lebih peka terhadap kebijakan penghematan yang sudah ditekankan oleh pemerintah.
Menanggapi hal ini, Drs. H. Alamsya H. M. Si, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, menegaskan bahwa undangan Bimtek tersebut bersifat opsional dan belum tentu direspons oleh sekolah-sekolah jika tidak mendesak. Ia juga menambahkan bahwa jika Bimtek ini dianggap penting untuk pengembangan SDM guru, terutama terkait dengan pembelajaran "Deep Learning," maka hal tersebut bisa dianggap sebagai kegiatan yang sudah direncanakan.
Namun, bocoran dari Kepala Sekolah yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan adanya kekhawatiran di kalangan kepala sekolah yang merasa tertekan untuk mengikuti Bimtek, meskipun tidak ada kewajiban resmi. Mereka khawatir jika tidak berpartisipasi, akan ada dampak negatif terhadap reputasi mereka.
Beberapa pihak juga mengkhawatirkan bahwa kegiatan Bimtek ini bisa menjadi sumber pemborosan anggaran, terutama jika tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sebuah surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pun telah diterbitkan, yang mengingatkan bahwa penyelenggaraan Bimtek ini berisiko bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang telah ditegaskan oleh pemerintah.
Dengan situasi yang berkembang, berbagai pihak mendesak agar pemerintah Kabupaten Wajo lebih berhati-hati dalam merencanakan kegiatan serupa, agar anggaran yang ada dapat digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi sektor pendidikan. (TIM)
0 Komentar