 |
Jakarta — Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan, Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., bersama jajaran pengurus DPP serta DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, melakukan audiensi dengan anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ali Mahsun Atmo menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi para pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya terkait kebijakan revitalisasi dan penataan ruang publik yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha kecil.
Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Bekasi, di mana ribuan pedagang yang menempati bangunan liar (BANGLI) digusur tanpa solusi penataan kembali yang manusiawi dan berkeadilan.
“Kami menolak keras penggusuran tanpa solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai kebijakan afirmatif. Pemerintah daerah seharusnya menyediakan minimal 30% area di alun-alun, taman, atau ruang publik lain untuk pedagang kecil. Negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah halal demi keluarga dan pendidikan anak-anaknya,” tegas dokter ahli imunologi lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta tersebut.
Selain persoalan ruang publik, Ali Mahsun juga menyoroti akses permodalan bagi PKL dan UMKM, terutama bagi mereka yang kesulitan membayar cicilan akibat fluktuasi ekonomi. Ia mendorong pemerintah dan lembaga keuangan memberikan restrukturisasi serta keringanan kredit, bukan penagihan keras yang justru mematikan usaha rakyat kecil.
“Banyak PKL dan UMKM menunggak bukan karena malas, tapi karena daya beli menurun, biaya hidup naik, dan masih ada dampak pandemi COVID-19. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan solutif agar mereka tetap bisa berusaha. Kami menitipkan aspirasi melalui Komisi VI agar pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan PP 47/2024 tentang penghapusan utang 1 juta UMKM, serta melonggarkan SLIK OJK, sehingga PKL dan UMKM bisa kembali mengakses permodalan. Saat ini, plafon kredit untuk PKL-UMKM baru sekitar 19% dari total kredit nasional,” ujar mantan Pembantu Rektor Undar Jombang 2010–2012 itu.
Menanggapi hal tersebut, Darmadi Durianto, anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut baik aspirasi APKLI Perjuangan. Menurutnya, sektor informal merupakan bagian penting dari ekonomi nasional yang membutuhkan perhatian serius.
“Saya akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Negara harus berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama PKL sebagai bagian penting ekonomi rakyat. Kami akan mendorong kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam penataan ruang maupun akses pembiayaan,” ujar Darmadi.
Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan organisasi rakyat seperti APKLI Perjuangan agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI untuk terus berkomunikasi dan bersinergi memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
0 Komentar