 |
Soppeng — Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Jumat (31/10/2025), menuai sorotan tajam.
Sejumlah pengurus kabupaten/kota menolak hasil pemilihan Ketua Umum POBSI Sulsel karena dinilai cacat administrasi dan minim transparansi.
Salah satu penolakan keras datang dari POBSI Kabupaten Soppeng. Wakil Ketua III POBSI Soppeng, Resky Putra Pratama, S.H, menegaskan bahwa calon terpilih, ASP, tidak memenuhi syarat administrasi untuk maju kembali.
“Kami dari POBSI Kabupaten Soppeng bersama beberapa kabupaten lain menolak hasil Musprov kemarin. Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan administrasi,” tegas Resky, Senin (3/11/2025).
Selain itu, Resky menyoroti minimnya keterbukaan dalam proses verifikasi peserta dan pencalonan ketua. Ia menilai mekanisme yang dijalankan panitia tidak mencerminkan prinsip demokrasi organisasi.
“Musprov seharusnya menjadi forum tertinggi yang menjunjung keterbukaan dan keadilan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” tambahnya.
POBSI Kabupaten Soppeng bersama beberapa kabupaten lainnya berencana melaporkan dugaan pelanggaran ini ke PB POBSI agar hasil Musprov Sulsel 2025 dievaluasi ulang demi menjaga marwah organisasi dan kepercayaan insan biliar di Sulawesi Selatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia Musprov maupun calon terpilih ASP belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut.(K)
0 Komentar