 |
Penulis LBH IWO Kemakmuran: Mappasessu, SH., MH
Akademisi dan Praktisi Hukum Pemerintahan Daerah
Soppeng - Kita hidup di masa ketika pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan “katanya” atau “dugaan” dalam mengambil keputusan.
Setiap kebijakan harus lahir dari data dan bukti nyata di lapangan. Inilah yang disebut dengan tata kelola berbasis bukti, sebuah cara baru memerintah yang lebih cerdas, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kabupaten Soppeng, dengan semangat “Mappakuru Sumange” yang menjiwai masyarakatnya, kini mulai menapaki jalan baru itu. Pemerintah daerah tidak lagi hanya bekerja dengan aturan dan laporan tertulis, tetapi mulai menata diri menjadi pemerintahan yang berpikir dengan data dan bertindak dengan nurani.
Selama ini, hukum sering dianggap hanya sebagai “alat pengendali” sesuatu yang menakutkan dan kaku. Padahal, hukum seharusnya juga mendengar suara rakyat dan membaca kenyataan sosial.
Bayangkan jika setiap keputusan hukum, seperti sengketa tanah, izin usaha, atau pembagian bantuan sosial, didasarkan pada data lapangan yang akurat: siapa yang benar-benar berhak, di mana persoalan paling sering muncul, dan apa akar sosialnya. Maka, hukum akan menjadi lebih adil dan rasional, bukan sekadar formalitas.
Kabupaten Soppeng bisa menjadi pelopor dalam hal ini dengan membangun sistem “Legal Data Center”, yaitu pusat data hukum daerah yang mengumpulkan semua informasi tentang peraturan, pelanggaran, izin, hingga putusan pengadilan.
Dari situ, kebijakan bisa disusun berdasarkan bukti, bukan sekadar pendapat atau tekanan kekuasaan.
Banyak orang mengira efisiensi dalam hukum berarti cepat menyelesaikan masalah. Padahal, efisiensi sejati berarti keputusan yang cepat, tapi juga tepat dan terukur.
Ketika pemerintah memiliki data yang lengkap, keputusan hukum bisa diambil dengan lebih yakin. Tidak ada lagi tumpang tindih antarinstansi, tidak ada lagi laporan yang “terlambat naik meja.”
Misalnya, data digital hukum bisa terhubung langsung dengan Satu Data Daerah Soppeng. Jadi, ketika ada warga yang ingin mengajukan izin usaha, semua informasi legalitas, status tanah, dan pajaknya bisa dicek otomatis. Cepat, transparan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Keadilan bukan hanya soal keputusan siapa yang benar atau salah, tapi juga soal proses yang bisa dipercaya.
Pemerintah lokal perlu membuka ruang bagi publik untuk ikut memantau kebijakan hukum yang dimulai dari pembuatan peraturan daerah hingga penyelesaian sengketa.
Langkah konkret yang bisa dilakukan adalah:
1. Membuka portal pengaduan hukum daring yang memungkinkan masyarakat melapor dan melacak kasusnya sendiri.
2. Mempublikasikan naskah akademik dan evaluasi perda, agar masyarakat tahu apa yang sedang dan akan diatur.
3. Membentuk unit analisis bukti sosial, agar sebelum keputusan dibuat, data lapangan diperiksa terlebih dahulu secara objektif.
Transparansi bukan ancaman bagi birokrasi, tetapi penguat legitimasi hukum. Ketika masyarakat tahu bahwa keputusan diambil berdasarkan data dan logika, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dengan sendirinya.
Hukum yang Beradab: Menghidupkan Nilai Mappakuru Sumange
Soppeng memiliki warisan nilai luhur: lempu’ (jujur), getteng (teguh), dan siri’ (menjaga martabat).
Nilai-nilai ini adalah pondasi keberadaban hukum.
Tata kelola hukum yang beradab bukan berarti lembek terhadap pelanggaran, tetapi menjalankan hukum dengan hati.
Ketika seorang warga bersalah, hukum memang harus tegas, tetapi prosesnya tetap harus manusiawi: tidak mempermalukan, tidak menindas, dan tidak memutuskan tanpa mendengar.
Inilah semangat “Mappakuru Sumange” yang sesungguhnya suatu semangat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial.
Jika prinsip ini dijalankan, hukum di Soppeng akan menjadi contoh: kuat, adil, dan tetap beradab.
Kabupaten Soppeng punya peluang besar menjadi daerah percontohan dalam tata kelola hukum berbasis bukti di Indonesia Timur.
Dengan sistem data hukum yang terintegrasi, proses yang transparan, dan nilai-nilai budaya yang dijaga, Soppeng bisa membuktikan bahwa modernisasi hukum tidak harus mengorbankan kemanusiaan.
Hukum bukan hanya tentang teks dan pasal, tetapi juga tentang kepercayaan dan kearifan.
Dan di Soppeng, kepercayaan itu bisa tumbuh jika hukum dijalankan dengan kepala yang cerdas dan hati yang bersih.
0 Komentar