 |
MAKASSAR — Upaya menyeret nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dinilai sebagai narasi sesat, tidak rasional, dan sarat kepentingan politik.
Isu tersebut kembali mencuat di ruang publik melalui berbagai kanal media sosial dan opini sepihak yang mencoba mengaitkan SBY dengan legitimasi dokumen pendidikan Presiden Jokowi.
Padahal, secara logika waktu, kewenangan, maupun fakta hukum, tudingan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, dengan tegas menyebut isu tersebut sebagai hoaks yang sengaja digulirkan untuk membangun kegaduhan politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tokoh-tokoh nasional.
“Menyeret nama SBY dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi adalah narasi sesat dan tidak masuk akal. Ini hoaks yang diproduksi untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk mencari kebenaran,” tegas Zulkifli Thahir, Sabtu (10/01/2026).
Menurutnya, persoalan ijazah Presiden Jokowi telah berulang kali diklarifikasi oleh institusi berwenang, termasuk pihak universitas, dan tidak pernah terbukti secara hukum.
Upaya mengaitkannya dengan SBY justru menunjukkan adanya pola penggiringan opini yang tidak sehat.
“SBY tidak memiliki kaitan struktural maupun kewenangan dalam penerbitan atau pengesahan ijazah Presiden Jokowi. Menghubungkan dua hal ini jelas tidak rasional dan menyesatkan publik,” ujarnya.
Zulkifli juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial, yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi dan membelah opini publik.
“IWO mengajak masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu provokatif. Peran pers dan publik hari ini adalah menjaga akal sehat demokrasi, bukan ikut menyebarkan hoaks,” tambahnya.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk memproduksi tuduhan tanpa dasar, apalagi menyerang kehormatan tokoh bangsa dengan narasi yang tidak diverifikasi.
“Jika ada perbedaan pandangan politik, salurkan secara beradab dan konstitusional. Jangan merusak ruang publik dengan kebohongan,” pungkas Zulkifli.
Isu dugaan ijazah palsu Jokowi sendiri telah berulang kali dipatahkan melalui klarifikasi resmi dan tidak pernah terbukti di ranah hukum. Namun demikian, narasi tersebut masih terus dihidupkan oleh kelompok tertentu dengan berbagai variasi tuduhan, termasuk menyeret nama tokoh lain demi kepentingan politik jangka pendek. (iwo)
0 Komentar