 |
Makassar — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan sikap bagi insan pers di Sulawesi Selatan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, menyerukan pentingnya persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme wartawan, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap media.
Menurut Zulkifli, banyaknya organisasi pers seharusnya menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi dan kemerdekaan pers, bukan justru saling melemahkan atau menciptakan sekat-sekat kepentingan.
“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kelas dalam profesi wartawan. Kita semua satu, berdiri di atas marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegasnya.
Ia menilai, perpecahan antarorganisasi hanya akan memperlemah posisi tawar pers dan membuka ruang terjadinya intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi harus menjadi fondasi utama.
Namun demikian, Zulkifli menegaskan bahwa persatuan saja tidak cukup. Ia mengingatkan seluruh pewarta dan perusahaan pers untuk terus melakukan evaluasi diri melalui peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme kerja jurnalistik.
Menurutnya, profesi wartawan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat tekanan, ancaman, atau kepentingan sesaat yang bersifat “by order”.
“Jangan rendahkan profesi ini dengan praktik-praktik intimidatif atau pemberitaan pesanan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik jurnalistik yang tidak profesional berpotensi berujung pada somasi, gugatan hukum, hingga pelaporan pidana, yang pada akhirnya merugikan wartawan dan perusahaan pers sendiri.
“Kalau kita tidak profesional, kita sendiri yang rugi. Kredibilitas hilang, kepercayaan publik menurun, dan media bisa terseret masalah hukum. Karena itu, kualitas dan integritas adalah harga mati,” lanjutnya.
Di sisi lain, Zulkifli turut menyoroti sikap pemerintah yang dinilai masih belum sepenuhnya terbuka terhadap fungsi kontrol pers. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima kritik yang solutif dan membangun.
“Jangan alergi terhadap kritik. Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah-milah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan pers, termasuk dalam kerja sama publikasi dan kemitraan anggaran pemerintah.
“Tidak boleh ada tebang pilih. Selama memenuhi regulasi dan bekerja secara profesional, semua media berhak diperlakukan sama. APBD bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, pemerintah yang bijak, arif, dan transparan seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar alat pencitraan.
Ia juga berharap Dewan Pers dapat menerapkan proses validasi organisasi dan perusahaan pers yang lebih sederhana dan proporsional, sehingga pertumbuhan media yang sehat tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers untuk kembali pada jati diri profesi yang independen, kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Jika pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Kemerdekaan pers akan terjaga, perusahaan pers sehat, dan kesejahteraan wartawan meningkat. Itulah cita-cita Hari Pers Nasional yang sesungguhnya,” pungkasnya. (*)
0 Komentar