 |
Jakarta – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda wilayah DKI Jakarta sejak Kamis siang (23/4/2026) pukul 10.07 WIB terus meluas dan belum sepenuhnya pulih hingga beberapa jam kemudian.
Berdasarkan pantauan, pemadaman terjadi di sejumlah wilayah strategis, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Seorang warga Rawamangun, Jakarta Timur, Aymar, mengungkapkan listrik di wilayahnya padam sejak pukul 10.46 WIB dan belum kembali normal hingga hampir tiga jam kemudian.
“Sudah hampir tiga jam belum juga pulih. Aktivitas jadi terhambat, apalagi distribusi air PAM juga ikut terhenti,” keluhnya.
Dampak blackout ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mengganggu operasional sejumlah objek vital. Beberapa fasilitas penting seperti kantor BP BUMN dan RSCM dilaporkan terdampak, sehingga pelayanan ikut terganggu.
Gangguan Pembangkit Jadi Penyebab
Berdasarkan data teknis dari UP2B JKB WPO Metro, pemadaman terjadi akibat gangguan pada sistem pembangkitan listrik.
Sejumlah unit pembangkit dilaporkan mengalami trip (padam), di antaranya:
Priok Blok 1 (3GT 1ST)
Blok 4: 4.2 GT trip dan IBT 2 Priok
GI Priok Barat pada Blok 1
IBT 2 dan GT 4.2 dalam satu diameter sistem
Akibat gangguan tersebut, terjadi defisit daya sekitar 700 MW di Blok 4 dan 425 MW di Blok 1.
Sumber internal PLN UID Jaya menyebutkan bahwa gangguan berasal dari sisi pembangkitan, sementara distribusi terdampak imbasnya.
“Distribusi kena imbasnya, saat ini masih dalam proses penormalan bertahap,” ujarnya.
Kritik Keras: Disebut “Extra Ordinary Crime”
Insiden blackout berulang ini menuai kritik keras. Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai kejadian ini sudah sangat serius.
“Pemadaman setengah jam saja di Jakarta bisa melumpuhkan aktivitas. Apalagi ini berjam-jam. Ini sudah masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN, termasuk mencopot Direktur Utama.
“Ini harus jadi momentum bersih-bersih di tubuh PLN. Presiden atau pihak pengawas BUMN harus berani bertindak tegas,” ujarnya.
Yudhistira menilai, berulangnya kejadian serupa menunjukkan lemahnya kinerja dan manajemen krisis di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.
Desakan Reformasi PLN Menguat
Menurutnya, jika pemerintah serius ingin menjadikan PLN sebagai perusahaan profesional, langkah pembenahan tidak bisa lagi ditunda.
“Penyegaran di tubuh PLN harus segera dilakukan. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau kepentingan tertentu di balik lemahnya penanganan,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi salah satu blackout besar yang kembali menimpa ibu kota, memperkuat kekhawatiran publik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional, khususnya di pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia.
0 Komentar