Perkuat Desa Binaan, Imigrasi Sulsel Gandeng LSM Cegah PMI Non-Prosedural

Makassar – Upaya memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan melalui pertemuan strategis bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK PRO yang berlangsung dalam suasana santai di sebuah kafe di Jalan Hertasning, Makassar.

Kegiatan bertajuk “ngopi bareng” tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Imigrasi Sulsel, Friece Sumolang, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo, Yogie Kashogi, serta perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Andi Abu Talib.

Dari pihak LSM LIDIK PRO, hadir Sekretaris Jenderal DPN LIDIK PRO, M. Darwis K, Ketua DPP LIDIK PRO Sulsel, Kemal Situru, serta aktivis pemerhati Pekerja Migran Indonesia (PMI) wilayah Sulsel, Andi Ikhsan.

Pertemuan ini membahas secara mendalam penguatan program Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fokus utama meliputi sosialisasi prosedur permohonan paspor sesuai standar operasional guna meminimalisir keberangkatan PMI non-prosedural.

Sekjen LIDIK PRO, M. Darwis K, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Kanwil Imigrasi Sulsel dalam menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh praktik percaloan.

Senada dengan hal tersebut, jajaran Imigrasi Palopo dan Parepare menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media dan organisasi non-pemerintah.

Komitmen tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi penggunaan paspor elektronik (e-passport) serta program-program terbaru di lingkungan Kementerian Imigrasi akan terus digencarkan secara luas.

Sebagai penutup, Darwis menegaskan bahwa hubungan antara lembaga dan aktivis harus dibangun di atas semangat kemitraan yang positif. Menurutnya, kritik yang konstruktif harus berjalan beriringan dengan solusi, dalam bingkai silaturahmi yang hangat dan penuh kekeluargaan.

Ia meyakini, sinergi tersebut akan melahirkan solusi terbaik dalam mengawal pelayanan publik yang maksimal, transparan, dan berintegritas bagi seluruh lapisan masyarakat.

0 Komentar