 |
Soppeng — Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah kini menjadi sorotan. Di Kabupaten Soppeng, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Soppeng berinisial R dalam pengelolaan dapur penyedia MBG.
Keterlibatan legislator tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), karena DPRD memiliki fungsi utama sebagai lembaga pengawas kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Ketua LSM Lidik Soppeng, Gasali Makkaraka, menilai anggota legislatif tidak seharusnya terlibat langsung sebagai pelaksana teknis atau rekanan dalam program pemerintah.
“Sangat tidak etis jika pihak yang seharusnya mengawasi jalannya program yang menggunakan uang negara justru merangkap sebagai eksekutor di lapangan,” ujar Gasali, Kamis (28/5).
Menurutnya, keterlibatan oknum legislator dalam proyek dapur MBG dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi kontrol DPRD. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan proses evaluasi maupun pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program apabila pengelolanya berasal dari internal lembaga legislatif sendiri.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi tertutupnya ruang partisipasi bagi pelaku UMKM lokal yang ingin terlibat secara murni dalam program MBG.
“Tanpa pengawasan yang independen, standar gizi, kebersihan, hingga ketepatan distribusi program sangat rawan mengalami penurunan,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Soppeng maupun pihak terkait lainnya belum memberikan klarifikasi terkait dugaan praktik rangkap peran yang dinilai berpotensi melanggar kode etik tersebut.(Tim)
0 Komentar