Ratusan Sekolah di Soppeng Masih Dipimpin Plt dan Plh, DPRD Desak Pemda Segera Lantik Kepala Sekolah Definitif

Soppeng - Banyak sekolah di Kabupaten Soppeng hingga kini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) kepala sekolah tanpa adanya kepala sekolah definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah demi menjaga stabilitas serta kualitas tata kelola pendidikan.

Diperkirakan, jumlah sekolah yang masih dipimpin Plt dan Plh mencapai lebih dari 100 sekolah di Kabupaten Soppeng. Khusus di Kecamatan Marioriwawo, tercatat terdapat 7 Plh dan 10 Plt kepala sekolah.

Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Ardi Doma, menilai pengisian jabatan kepala sekolah definitif harus segera menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Ia menegaskan, keberadaan Plt dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat memengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan di sekolah, mulai dari pengelolaan administrasi, peningkatan mutu pendidikan, hingga kepastian pelaksanaan program sekolah.

“Plt memang merupakan solusi sementara, namun tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sekolah membutuhkan kepemimpinan yang definitif agar program pendidikan berjalan maksimal dan para guru memiliki kepastian dalam koordinasi,” ujar Ardi Doma kepada wartawan,Jumat 29 Mei 2026.

Dalam regulasi terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat pengangkatan kepala sekolah definitif serta mengurangi ketergantungan terhadap jabatan Plt.

Ardi Doma juga berharap agar peserta hasil pelatihan BCKS 2025 yang dibiayai melalui mekanisme anggaran pusat segera dilantik. Menurutnya, selain telah memenuhi seluruh persyaratan, keterlambatan pelantikan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena sumber daya yang telah dipersiapkan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Jangan sampai banyaknya Plt membuat pelayanan pendidikan berjalan kurang optimal. Kami berharap ada langkah cepat, tepat, dan transparan demi kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng,” tutupnya.(K)

0 Komentar