JAKARTA – Pemerintah terus mendorong percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar, didukung kebijakan pengurangan dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di sejumlah daerah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengungkapkan bahwa sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan kebijakan keringanan BPHTB bagi masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota menerapkan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
Menurut Uunk, BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang lebih mudah dan terjangkau.
Kementerian ATR/BPN mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB. Kolaborasi tersebut diharapkan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan tanah serta mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikannya.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.