BOGOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah gratis kepada masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Tenri Abeng mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung modernisasi pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kemudahan dan keamanan dalam pengelolaan dokumen kepemilikan tanah.
Ia juga memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan pada akhir pekan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), yang dibuka setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00–12.00 waktu setempat. Layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki kesibukan bekerja pada hari kerja.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan dan keterlibatan langsung Kementerian ATR/BPN dalam membantu masyarakat. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting agar program bantuan perbaikan rumah dapat berjalan seiring dengan legalitas kepemilikan tanah.
Penyerahan 15 sertipikat tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Melalui kolaborasi ini, Kementerian PKP memberikan bantuan perbaikan rumah, sedangkan ATR/BPN memfasilitasi penerbitan sertipikat tanah secara gratis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang lebih layak dan terlindungi secara hukum.