Jakarta — Pengurus DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan, Riskal Arief, menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan model kepemimpinan yang lebih tegas dan teknokratis. Ia membandingkannya dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut berhasil memberikan sinyal reformasi cepat di sektor keuangan.
Menurut Riskal, kebijakan injeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan yang dilakukan Menkeu menjadi contoh keberanian mengambil keputusan berbasis data dan eksekusi cepat. “Publik melihat ketegasan yang dibangun dari data dan keberanian mengambil risiko. Energi seperti ini jarang terlihat dalam kebijakan UMKM,” ujarnya.
Ia menilai UMKM—yang menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja—masih dikelola dengan pendekatan program yang bersifat administratif dan berulang, seperti pelatihan, pameran, dan klasterisasi. Menurutnya, program-program tersebut penting namun belum mampu menciptakan lompatan struktural.
Tiga Titik Masalah UMKM
Riskal menyebut UMKM menghadapi tiga persoalan mendasar:
- Akses pembiayaan terjangkau
- Akses pasar yang lebih adil
- Proteksi terhadap dominasi oligopoli di ritel dan distribusi
Masalah-masalah tersebut, kata dia, memerlukan keberanian politik dan kapasitas teknis dari pimpinan kementerian. “Diperlukan menteri yang mampu menegakkan aturan ke platform digital dan ritel modern, memastikan ruang yang lebih adil bagi produk UMKM, serta memimpin audit besar-besaran terhadap lembaga pembiayaan,” katanya.
